Description

BELEIDSREGEL: Urgensi dan Hierarki Perundang-undangan Berbasis Kerakyatan
Dr. Insan Tajali Nur, S.H., M.H.
15,5×23
Dalam perspektif negara hukum yang berlandaskan ke- daulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap produk hukum harus memiliki legitimasi demokratis, kepastian kedudukan, serta mekanisme pengujian yang jelas. Regulasi tidak boleh menjadi alat kekuasaan administratif semata, melainkan harus mencerminkan prinsip kerakyatan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, pengembangan beleidsregel bukan sekadar kebutuhan teknis administrasi, tetapi merupakan agenda konstitusional untuk menata ulang hubungan antara kewenangan eksekutif, hierarki norma, dan partisipasi publik.