Description

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Warga dalam Bingkai Negara Demokrasi
Penulis: Hairus S.H., M.H.; Dr. Shohib Muslim, S.H., M.Hum.; Rokiyah, S.H., M.H.
15,5×23
Buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Warga dalam Bingkai Negara Demokrasi merupakan sebuah karya akademik yang disusun secara komprehensif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai relasi antara warga negara, negara, dan sistem demokrasi. Di tengah arus globalisasi yang seringkali mengaburkan batas-batas identitas nasional, buku ini hadir sebagai jangkar intelektual untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Melalui 14 bab yang terstruktur secara sistematis, buku ini membedah berbagai isu krusial mulai dari hakikat pendidikan kewarganegaraan, pentingnya identitas nasional, dinamika konstitusi, hingga etika politik dan budaya antikorupsi yang sangat relevan dengan tantangan zaman saat ini.
Pokok bahasan utama dalam buku ini mencakup analisis kritis terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia pasca-reformasi, perlindungan hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Penulis tidak hanya menyajikan teori-teori mapan, tetapi juga mengaitkannya dengan fenomena empiris melalui studi kasus yang aktual, seperti digitalisasi layanan publik, tantangan hoaks di era digital, dan peran strategis Indonesia dalam kancah internasional (G20 dan ASEAN). Dengan pendekatan yang inklusif dan progresif, buku ini bertujuan mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki kesadaran hukum, kematangan politik, dan integritas moral yang tinggi.
Buku ini dirancang khusus bagi mahasiswa di perguruan tinggi sebagai panduan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan menggunakan referensi mutakhir dari jurnal ilmiah dan buku-buku otoritatif, naskah ini menjamin kebaruan informasi dan validitas teoretis. Kehadiran glosarium dan latihan soal di setiap bab memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah teknis dan mengevaluasi pemahaman mandiri. Naskah ini adalah panggilan bagi setiap warga negara untuk kembali memahami hak dan kewajibannya guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan ketahanan nasional yang tangguh dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.